permendagri 23 tahun 2007. PERMENDAGRI No. permendagri 23 tahun 2007

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama. Permendagri 2006. Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja. pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; b. 2007. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. com atau wellemlove84gmail. FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Sukarno, MM menyebutkan, materi yang disosialisasikan meliputi 4 Permendagri, yaitu Permendagri Nomor 23/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 24/2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah, Permendagri. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. mendagri_38_2007374 Author: User XP Created Date: 9/26/2007 3:48:04. 1222, kemendagri. 7 Th. Download. >15 tahun Pendidikan Terakhir : SMA S1 S2 S3. Permen No. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1. PERMENDAGRI_23_2007_Pengawasan Pemda. Subjek. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa. 44 Dengan terbitnya UU No. 12 Tahun 2007 (Lampiran 2) Staf di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Judul. 6 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2016. 80, TLN No. Preview. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 23 Tahun 2007 pada dasarnya tidak ada perbedaan, karena Permendagri tersebut merupakan ketentuan teknis operasional dari PP Nomor 79 Tahun 2005 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permendagri No. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun. Microsoft Word - Permendagri No. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri. TBN = Tambahan Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. . PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Berikut adalah isi Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, bukan format asli: 1. PERMENDAGRI Nomor 25 Tahun 2007: 24/11/2014: 4084: Download: 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah T. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeri ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah. go. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587); 3. METADATA PERATURAN. id E-mail Pengaduan : pengaduan@kemendagri. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970. ayat (1) meliputi : tunjangan pangan; tunjangan kesehatan; dan. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. go. Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 12. NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 2007. Permendagri no. . 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Peny. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Peraturan Perundang-undangan. Tipe Dokumen. Permendagri Petunjuk Teknis Permendagri Nomor 22 & 23 Tahun 2009 Documents. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. Permen - No. a. 2007. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 4. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah T. of 15. OTONOMI DAERAH DAN. Peraturan. "Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib. id : 2 hlm. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Untuk mengetahui kepuasan pengunjung terhadap layanan dokumentasi dan JDIH Provinsi Bali sesuai dengan Pergub Bali Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. id : 9 hlm. PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. : Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Th. Indonesia Tahun 1945; 2. 25 Mei 2011 Tanggal Berlaku. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2020, No. Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 2. Di samping itu, dari kamus yang sederhana ini masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang selama ini dianggap “rahasia perusahaan,” seperti isi perutnya APBD, APBN, Biaya Operasional Kepala Daerah, Biaya Kegiatan DPRD, dsb. id : 73 hlm. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 7. Untuk itu perlu. 16, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang. Bidang. Identitas Responden. Permendagri No. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) NO. Permendagri No. No Uraian Permendagri 61 Tahun 2007 Permendagri 79 Tahun 2018 1 Pihak Pengusul Pasal 50 Pemimpin BLUD-SKPD untuk SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Mei 2011 ReviewPeraturan Pemerintah No. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN. 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Peng. Negara Republik Indonesia Nomor 4437). R 351 IND. 13 MB) Terima kasih sudah berkunjung. Permendagri No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG TATACARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman. Judul. Judul. TBN = Tambahan Berita Negara. ABSTRAK PERATURAN. go. ; 22 cm. id : 21 hlm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat; c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan (Permen) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggal Terbit. Permendagri 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 11, kemendagri. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Permendagri 2007. 54 Tahun 2010;. Pengaturan mengenai tanah bengkok dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Permendagri No. Recommended For You. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi. Guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Permendagri No. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahasa Indonesia. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Form and Application. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain: Halaman ini telah diakses 40803 kali. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 4. com ya. METADATA PERATURAN. NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Jakarta Tanggal Penetapan. Untuk itu perlu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Tipe Dokumen. tunjangan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2007 TANGGAL _: 12 MARET 2007 DAFTAR ISIAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Bulan Tahun Nama pengisi Pekerjaan Jabatan SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI. NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG. ANALISIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DPKA KOTA PADANG. Judul. Judul Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007. Pendataan rencana program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa: a. METADATA PERATURAN. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Permasalahan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23. 2 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. . Lampiran III : Permendagri NO : 12 TAHUN 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007. Permen PAN & RB No. 98 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 5. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah by Agus Tanto in Types > School Work > Homework. Panggil. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ;. go. GO. Details. Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, yang dimaksud Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. 0%. Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Download Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. DAFTAR MATERI PEMERIKSAAN I. dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.